Tugas Kewarganegaraan

Menganalisis Kelemahan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Solusi untuk Menangani Kelemahan Sistem Demokrasi di Indonesia

Hapsari Widayani

SMAK 05 – 3

23211213

Tugas Kewarganegaraan :

ANALISIS KELEMAHAN DARI SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DAN BERIKAN SOLUSI TERHADAP SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA TERSEBUT !

Kelemahan Sistem Demokrasi di Indonesia

Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Mulai dari sistem parlementer hingga sistem demokrasi pancasila. Dalam upaya mengingat sistem pemerintahan di Indonesia saya akan membahas sedikit sistem pemerintah yang terdahulu sebelum munculnya sistem demokrasi pancasila. Adapun sistem pemerintahan di Indonesia antara lain :

a.      Sistem Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945

Pemerintahan yang berdasarkan UUD 1945 di Indonesia terjadi pada tahun 1945 – 1949. Semua pemerintahan dan tata cara pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Namun tahun 1949 terjadi penyimpangan dari undang – undang tersebut. Penyimpangan yang terjadi antara lain :

1.      Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.

2.      Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP – KNIP.

b.      Sistem Pemerintahan Parlementer (1949- 1950)

Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah sistem parlementer kabinet semu (Quasy Parlementary). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan kabinet parlementer murni karena dalam sistem parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.

c.       Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal (1950 – 1959)

Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi RIS ’49. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Ciri-ciri:

1.                  presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.

2.                  Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.

3.                  Presiden berhak membubarkan DPR.

4.                  Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

d.      Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966)

Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat.

e.      Sistem Pemerintahan Orde Baru (1966 – 1998)

Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era orde lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Akhirnya Soeharto mundur pada 21 Mei ’98 setelah menjabat selama 32 tahun.

f.        Sistem Demokrasi Pancasila – Reformasi (1998 – sekarang )

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politician yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, yaitu :

1.      Eksekutif  yaitu melaksanakan undang-undang (dalam hal ini pemerintah/dari presiden kebawahnya).

2.      Legislatif yaitu melakukan pengawasan terhadap undang – undang yang telah dibuat untuk dijalankan oleh pihak eksekutif.

3.      Yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman (dalam hal ini MA dan kebawahnya) dimana tugasnya untuk mengadili jika ada pelangaran-pelanggaran hukum baik itu eksekutif,legistalatif maupun rakyat pada umumnya.

Sesuai dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia, Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi pancasila. Sistem demokrasi pancasila adalah system demokrasi yang mengutamakan musyawarah yang mufakat. Yaitu setiap ada permasalahan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan melibatkan idea atau pikiran dari beberapa orang sampai terdapat kesepakatan yang menghasilkan jalan keluar. Sistem demokrasi pancasila ini mulai diterapkan di Indonesia setelah berakhirnya  masa order baru yaitu sekitar tahun 1999. Awal mula sistem demokrasi ini adalah ketika terjadi krisis tahun 1998 yang membuat pemimpin Indonesia yang sudah menjabat selama 32 tahun lengser dari kedudukannya dan Indonesia di liputi masalah yang kian hari semakin membuat Indonesia menjadi lebih dewasa. Pada awal tahun 1999 di Indonesia di laksanakan pemilihan umum (pemilu) pertama yang secara langsung memilih presiden dan wakilnya. Hal inilah yang menjadi tonggak awal berlangsungnya sistem demokrasi pancasila di Indonesia. Sistem demokrasi pancasila di Indonesia ini memiliki kelebihan dan kelemahan yang cukup signifikan. Adapun kelebihan dan kelemahan sistem demokrasi pancasila ini adalah sebagai berikut :

š Kelebihan dalam sistem demokrasi di Indonesia antara lain :

1.      Pemilihan Umum

Berbeda dengan zaman orde lama maupun orde baru, demokrasi mempunyai sistem yang melakukan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan diikuti banyak partai adalah sebuah kemajuan yang harus di catat. Ini adalah kemajuan lain dalam tahapan demokratisasi di Indonesia di bidang politik yang harus di kembangkan secara lebih baik lagi agar penyelenggaraannya bisa lebih maksimal lagi.

2.      Bebas Menyampaikan Pendapat dan Aspirasi

Pendapat dan aspirasi merupakan hal yang biasa dilakukan oleh setiap warga negara karena pendapat dan aspirasi dapat memaksimalkan kinerja sebuah pemerintahan. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi di masyarakat juga semakin meningkat. Para kaum tertindas mampu menyuarakan keluhan mereka didepan public sehingga masalah – masalah yang selama ini terpendam dapat diketahui oleh public. Pemerintah pun sangat mudah di kritik bila terlihat melakukan penyimpangan dan bisa diajukan ke pengadilan bila terbukti melakukan kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan public.

3.      Bidang Perekonomian

Dalam bidang perekonomian, sistem demokrasi memiliki peran yang sangat penting yaitu membuat para investor dan pemerintah bisa bekerja sama dan bebas dalam menentukan harga kesepakatan untuk melakukan transaksi. Bila hal itu terjadi maka akan mempermudah transaksi jual beli antara konsumen dan produsen. Dan bila itu terjadi maka negara akan di untungkan karena akan menambah devisa negara/ penghasilan negara.

Selain itu ekonomi di era demokrasi ternyata mendapat pengaruh mengurangi kemiskinan. Pernyataan ini akan terbukti bila pihak legislative menyuarakan hak – hak orang miskin dan kemudian pihak eksekutif melaksanakan program – program yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Sayangnya dalam transisi ini masih banyak hal ini yang terealisasikan secara signifikan.

4.      Keterlibatan Dalam Membuat Keputusan

Warga negara bisa terlibat dalam hal-hal tertentu seperti pembuatan keputusan-keputusan politik,baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih.

5. Penduduk memilih secara rahasia tanpa ada unsur paksaan.

Memilih wakil rakyat adalah salah satu hal yang tidak dapat dipaksakan. Oleh sebab itu pemilihan harus berdasarkan hati nurani agar pemimpin yang terpilih dapat sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh masyarakat.

6.      Pengambilan keputusan di lakukan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Mengambil sebuah keputusan harus dilandasi kesepakatan bersama agar dapat menghasilkan jalan keluar yang terbaik dan dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

7.      Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.

Sebuah negara akan terlihat damai dan tentram bila dapat mengutamakan persatuan nasional karena dengan adanya sebuah persatuan maka tidak akan gampang negara tersebut di cerai berai maka oleh sebab itu harus di junjung rasa persatuan dan kesatuan agar semua lapisan masyarakat dapat bersatu dan menimbulkan rasa kekeluargaan yang mendalam.

š Kelemahan dalam sistem demokrasi di Indonesia antara lain :

Selain kelebihan terdapat juga kelemahan dari sistem demokrasi pancasila ini, adapun kelemahan dari sistem demokrasi pancasila ini adalah :

a.      Prinsip Persamaan Hak yang Tidak Sesuai

Hak merupakan hal yang diterima setelah selesai mengerjakan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang lumrah untuk di dapat apalagi hak sebagai warga negara. Setelah selesai mengerjakan kewajibannya maka tidak ada salahnya masyarakat dapat menuntut haknya. Terkadang hak yang mereka inginkan tidak sesuai dengan kewajiban yang mereka kerjakan maka akan terjadi penuntutan hak secara besar – besaran dengan demo atau pemogokan kerja.

Demokrasi berbasis terhadap anggapan bahwa manusia semua sama atau sederajat oleh sebab itu mereka akrab dan memiliki hal serupa di dalam mental, spiritual, dan kualitas moral. Akan tetapi para pengkritik demokrasi membantah bahwa anggapan tersebut mustahil. Manusia tampak sangat luas berbeda di dalam figure jasmani, stamina moral, dan kapasitas untuk belajar dengan berlatih dari pengalaman. Demokrasi adalah sebuah ide yang tidak  mungkin dan juga tidak logis untuk memberikan hak kepada setiap individu dalam memilih merupakan hal yang merusaj perhatian masyarakat.

b.      Banyaknya Demontrasi

Sebagian besar orang hanya tahu mereka bebas berbicara, beraspirasi, berdemontrasi. Namun aspirasi yang tidak sampai akan menimbulkan kerusakan. Tidak sedikit fakta yang memperlihatkan adanya pengrusakan ketika terjadi demonstrasi saat menyampaikan pendapat. Untuk itu orang memerlukan pemahaman yang utuh agar mereka bisa menikmati asas demokrasi itu.

c.       Pengaruh Pihak Asing

Ada sisi positif dan negativenya pihak asing memiliki peranan dalam asas demokrasi ini. Ini adalah tantangan yang cukup berat juga dalam demokrasi yang tengah menapak. Pengaruh asing tersebut jelas akan menguntungkan mereka dan belum tentu menguntungkan Indonesia.

d.      Sistem Partai yang Korup dan Melemahkan Bangsa.

Demokrasi berbasis atas sistem partai. Partai – partai dipandang sangat diperlukan untuk kesuksesan demokrasi. Akan tetapi sistem partai telah merusak demokrasi dimana – mana. Partai ini meletakkan perhatian utama mereka sendiri daripada bangsa mereka. Semua perlengkapan isntitusi dan ideological orang – orang yang berhak memilih dalam pemilihan adalah korupsi. Oleh sebab itu sistem ini harus di perbaiki bila ingin menciptakan suasana demokrasi yang baik dan benar.

Solusi Menangani Kelemahan Sistem Demokrasi di Indonesia

Lemahnya sistem demokrasi di Indonesia menjadikan Indonesia yang rentan akan masalah – masalah yang cukup banyak dan tidak dapat di toleransi.  Dibutuhkan banyak upaya dalam menghadapi masalah – masalah yang kompleks tersebut yaitu dengan menyatukan seluruh komponen pemerintahan dan dapat bekerja sama dengan masyarakat. Terkadang pemerintah tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan malah menimbulkan masalah yang baru. Hal itulah yang perlu di perbaiki dengan melibatkan masyarakat agar masalah secara signifikan dapat diselesaikan secara bertahap. Solusi yang cukup baik adalah mengelola pemerintahan di Indonesia dengan sistem yang transaparan dan public dapat ikut memantaunya agar bila pemerintah mengalami kesalahan maka dapat di perbaiki oleh masyarakat. Cara yang kedua adalah melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan – keputusan agar masyarakat secara ikhlas mematuhi keputusan tersebut dan tercipta suasana yang aman.

Bila semua masalah tersebut dapat diselesaikan dengan solusi diatas, insyaAllah akan tercipta sistem demokrasi yang baik, aman, tentram dan bersahaja.

Sumber :

§  http://ayukzinfapertaunud.blogspot.com/2010/05/sistem-demokrasi-di-indonesia.html

§  http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120119064441AABsxV2

§  http://riskynurhikmayani.blogspot.com/2010/06/kelebihan-dan-kelemahan-sistem-politik.html

§  http://edukasi.kompasiana.com/2012/01/22/kelemahan-demokrasi-429297.html

Ujian  Kewarganegaraan

Membuat Analisa Mengenai Persaingan dan Perebutan Indonesia  Oleh Antar Negara – Negara  Besar dan Maju

Hapsari Widayani

SMAK 05 – 3

23211213

SOAL UJIAN KEWARGANEGARAAN :

DITINJAU DARI POSISI GEOGRAFIS, JUMLAH PENDUDUK DAN SUMBER DAYA ALAM TELAH MENEMPATKAN INDONESIA MENJADI AJANG PERSAINGAN KEPENTINGAN DAN PEREBUTAN PENGARUH ANTAR NEGARA NEGARA BESAR DAN MAJU. BUATLAH ANALISIS UNTUK MENJELASKAN HAL TERSEBUT !

Persaingan dan Perebutan Indonesia

Oleh Antar Negara – Negara  Besar dan Maju

I.                   Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang amat sempurna untuk perkembangan segala unsur kehidupan karena Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis yaitu diantara dua benua dan dua samudera. Dua benua tersebut adalah benua Asia dan Australia sedangkan dua samudera yang mengapit negara Indonesia adalah samudera Hindia dan samudera Pasifik. Selain posisi geografis terdapat juga jumlah penduduk yang merupakan salah satu factor kesempurnaan Indonesia di mata dunia. Dengan jumlah penduduk yang banyak, Indonesia mempunyai ekspektasi yang kuat agar menghasilkan pendapatan yang tinggi dan dapat digunakan untuk pembangunan nasional Indonesia . Selain posisi negara Indonesia dan jumlah penduduk terdapat pula beberapa hal yang menambah kesempurnaan negara Indonesia yaitu sumber daya yang melimpah. Sumber daya alam yang di miliki Indonesia bisa dikatakan tidaklah sedikit jumlahnya. Terdapat batu bara, emas, minyak bumi, gas alam, intan, dan lain sebagainya. Sumber daya alam di Indonesia jumlahnya amat banyak dan tidak terbatas. Sumber daya alam inilah yang menjadikan daya tarik tersendiri negara Indonesia.

II.                 Pembahasan

Indonesia merupakan negara yang cukup memiliki kesempurnaan tersendiri. Sejak merdeka Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya dan kedaulatannya dari agresi belanda dan menegakkan pemerintah dari gerakan separatis.

Ditinjau dari geopolitik dan geostrategic dengan posisi geografis, sumber daya alam dan jumlah serta kemampuan penduduk telah menempatkan Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh antar negara besar. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak negative terhadap segenap aspek kehidupan sehingga dapat mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI. Untuk itu bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketanguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekutan nasional sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan ancaman hambatan dan gangguan dari manapun datangnya.

Dengan posisi yang geografis Indonesia memiliki potensi yang amat kuat untuk di jadikan ajang persaingan antar negara di sekitar Indonesia. Banyak negara – negara yang lebih maju yang ingin menguasai Indonesia. Seperti halnya negara Malaysia walaupun hanya beberapa langkah di depan Indonesia dalam segala aspek, negara ini ingin sekali menguasai Indonesia terlebih lagi setelah serangan – serangan yang terjadi saat perebutan pulau – pulau milik Indonesia oleh Malaysia. Selain dalam segi wilayah, Malaysia juga ingin menguasai Indonesia dari segi makanan khas. Banyak makanan seperti rendang yang di klaim Malaysia sebagai makanan khas negara tersebut. Kebudayaan juga merupakan salah satu unsure yang juga di klaim Malaysia bahwa kebudayaan itu miliknya padahal kalau di tinjau dengan seksama kebudayaan yang telah ada tersebut adalah sah milik Indonesia dan cerminan wajah budaya Indonesia.

Hal ini yang membuat kita sebagai bangsa Indonesia merasa sedih dan malu bila berbagai aspek kehidupan kita banyak di klaim oleh negara lain. Pasti ada sebabnya sampai hal ini bisa terjadi. Ya penyebabnya adalah tidak ada kepedulian yang lebih dengan kebudayaan dan makanan khas kita sehingga bila sudah ada pemberitaan yang seperti itulah baru kita mulai banyak melakukan aksi seperti berdemo sedangkan kalau belum sampai di ranah pemeberitaan jangan kan untuk di budayakan di lihat saja tidak. Oleh sebab itu kita harus bisa melakukan perbaikan dengan sistem perlindungan di Indonesia agar semua hal bisa kita lestarikan dan tidak di klaim oleh negara manapun.

Dengan jumlah penduduk yang amat banyak populasinya di harapkan akan menambahkan devisa negara karena banyak warga negaranya yang berusia produktif dan hal itulah yang akan menambahkan devisa negara. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak Indonesia memiliki ekspektasi yang tidak sedikit yaitu menambah pendapatan negara dengan banyak mempekerjakan warganya di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri banyak warga negara Indonesia yang bekerja di perusahaan yang pemiliknya adalah orang asing. Mereka dipekerjakan dengan harapan pemilik perusahaan dapat mengoperasikan perusahaan dan mendapatkan keuntungan yang banyak serta mempekerjakan warga negara Indonesia dengan harga yang cukup murah bagi upah seorang pekerja. Tidak sedikit para pekerja di Indonesia merasa putus asa dengan penghasilan yang mereka dapat di Indonesia sehingga mereka memutuskan untuk bekerja di luar negeri dengan harapan dapat memiliki penghasilan yang lebih baik dari pada tetap bekerja di Indonesia. Dengan keputusan mereka inilah Indonesia akan mendapatkan penghasilan yang lumayan dari setiap devisa yang dihasilkan para TKI ini. Selainkan menguntungkan bagi pekerja itu sendiri ternyata hal ini juga menguntungkan pihak negara. Devisa tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara Indonesia yang tentunya akan berdampak baik bagi mobilitas negara Indonesia sendiri. Dengan banyaknya penghasilan yang di dapatkan maka akan tercipta kesejahteraan bagi warga negara Indonesia itu sendiri. Kemiskinan yang menjadi momok menakutkan secara perlahan – lahan dapat di hindari dan berubah menjadi kesejahteraan yang menentramkan sebagian warga negara Indonesia.

Selain kedua aspek diatas terdapat pula aspek sumber daya alam yang berlimpah yang di miliki oleh Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang tidak sedikit jumlahnya dan dapat di gunakan secara terus menerus. Banyak pihak yang merasa iri dan ingin memakai sumber daya alam tersebut contohnya negara Amerika Serikat yang bersikukuh agar dapat melakukan penambangan seumur hidup di PT Freeport Indonesia. Memang dengan adanya penambangan tersebut Indonesia mendapatkan tambahan penghasilan. Namun tahukah kalian bahwa kita telah di jajah secara perlahan oleh bangsa Amerika Serikat. Mereka kaya dengan sendirinya dengan menguras emas – emas yang di miliki Indonesia. Padahal bila emas – emas itu dapat kita olah sendiri maka tidak dapat di pungkiri kita akan memiliki tambahan dana atau pemasukan kas negara yang jumlahnya besar dan dapat menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Namun hal tersebut tidak dapat di realisasikan karena banyak factor yang menghambatnya salah satunya factor SDM. SDM yang kita miliki masih rendah pemikirannya. Mereka hanya bekerja bila disuruh atau di awasi saja. Hal itulah yang cukup menghambat proses ini. Selain emas terdapat banyak sumber daya alam yang di manfaatkan oleh pihak asing. Seperti pertambangan batu bara di Kalimantan. Banyak perusahaan asing yang menanamkan sahamnya di pertambangan dan menikmati hasil penambangan tersebut. Tidak dapat di pungkiri bahwa daya tarik Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah oleh karena itu kita sebagai penerus bangsa harus memiliki upaya agar bisa melakukan perbaikan dan perubahan bagi setiap aspek kehidupan di Indonesia agar Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera.

III.              Kesimpulan

Dengan banyak aspek kehidupan yang menjadikan Indonesia sebagai objek persaingan dan perebutan oleh negara – negara besar dan maju seharusnya membuat Indonesia menjadi lebih dewasa dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara Indonesia ini. Melakukan pertahanan dengan membuat peraturan – peraturan yang cukup membuat jera berbagai kalangan warga negara Indonesia baik WNI maupun WNA. Selain itu kita harus melakukan peningkatan dalam mengupayakan SDM di Indonesia. Dengan adanya upaya peningkatan ini diharapkan agar Indonesia memiliki pengetahuan lebih bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam yang di miliki dan menggunakannya untuk pemenuhan kehidupan sehari – hari.

Tidaklah mudah dalam mengupayakan SDM yang berkualitas tinggi namun bila di upayakan dengan baik dan bersungguh – sungguh maka akan terlihat hasil yang signifikan dalam mengadakan pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Bila sudah terlihat hasilnya maka akan sangat baik kalau di kelola dengan baik dan menghasilkan devisa lebih bagi negara Indonesia. Semoga semua hal diatas tercapai agar Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera.

SELESAI

The Man Who Never Lied

By Maroon 5

In the middle of hollywood boulevard
Screaming at each other, screaming at each other
Like oh oh oh, can't take it anymore oh oh oh
Like a tragedy, like a dark comedy
Laughing at each other, laughing at each other, like oh oh oh
It isn't funny anymore, oh oh

I was the man who never lied
Never lied until today
But I just couldn't break your heart
Like you did mine yesterday
I was the man who never lied, oh oh oh
I was the man who never lied, oh oh oh, yeah

Sometimes honesty is the worst policy
Happy ever after, happy ever after
Let it go, oh oh, you never need to know, oh oh
I don't wanna be picking up all of these tiny little pieces, tiny little pieces
Of your heart, oh oh, won't do it anymore, oh oh

I was the man who never lied
Never lied until today
But I just couldn't break your heart
Like you did mine yesterday
I was the man who never lied, oh oh oh
I was the man who never lied, oh oh oh
I was the....yeah, yeah, oh, oh

In the middle of hollywood boulevard
What am I doing in hollywood boulevard?
In the middle of hollywood boulevard
Screaming at each other, screaming

I was the man who never lied
Never lied until today
But I just couldn't break your heart
Like you did mine yesterday

I was the man who never lied
Never lied until today
But I just couldn't break your heart
Like you did mine yesterday
I was the man who never lied, oh oh oh
I was the man who never lied, oh oh oh

Maroon 5 The Man Who Never Lied lyrics found on http://www.directlyrics.com/maroon-5-the-man-who-never-lied-lyrics.html

Kebijakan Pemerintah Indonesia

Terhadap Krisis Ekonomi 1997 - 1998

Hapsari Widayani, J. Asfirotun, Siti Iqlima Zeinia

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1998. Krisis ekonomi tahun 1998 membuat perekonomian Indonesia menjadi tidak terkendali. Banyaknya pengangguran, nilai mata uang turun, dan harga barang pokok naik drastis. Dalam keadaan seperti ini pemerintah melakukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Hal ini dilakukan untuk meredakan krisis yang terjadi saat itu. Dalam kebijakan moneter terdapat 6 cara dalam mengatasi krisis. Keenam cara itu adalah open market, politik diskonto, politik sanering, kredit selektif, rasio cadang wajib, dan himbauan moral. Semua kebijakan itu bertujuan untuk mengatasi inflasi yang terjadi saat itu. Selain kebijakan moneter, pemerintah juga melakukan kebijakan fiskal. Berbeda dengan kebijakan moneter yang terkonsentrasi pada otoritas moneter dalam bentuk pengendalian agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan, kebijakan fiskal terkonsentrasi pada anggaran dan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Tujuan penulisan jurnal ini adalah memberikan informasi mengenai cara menanggulangi permasalahan yang terjadi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan melakukan studi pustaka. Kami mencari bahan – bahan/materi melalui jaringan internet dan buku.

Kata kunci: Inflasi, krisis ekonomi tahun 1998, kebijakan fiskal, kebijakan moneter.

      I.            PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang 

Perekonomian di Indonesia tidak selalu berjalan dengan mulus. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia menjelang akhir tahun 1997 dan mencapai klimaksnya pada tahun 1998 sangat memukul perekonomian nasional. Pada tahun 1998 PDB merosot tajam membuat pendapatan per kapita menurun drastis. Krisis ekonomi tersebut diawali oleh krisis keuangan atau krisis rupiah. Nilai tukar rupiah tiba – tiba mengalami depresiasi pada pertengahan 1997 dan terus berlangsung hingga tahun 1998, hingga akhirnya pemerintah membiarkan nilai tukar rupiah sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran) karena telah terjadi pelarian modal (dalam dolar AS) secara mendadak dan dalam jumlah yang sangat besar, yang membuat permintaan dolar AS di pasar domestik meningkat tajam yang akhirnya sesuai mekanisme pasar mendorong ke atas kurs rupiah terhadap dolar AS.

Menjelang pertengahan 1997, ekonomi dari negara – negara Asia khususnya Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan, mulai menunjukkan kecenderungan memanas, salah satu tandanya adalah laju inflasi yang mulai merangkak naik. Beberapa dari sejumlah indikator makroekonomi lainnya juga menunjukkan adanya suatu bahaya terselubung. Terutama neto tabungan investasi yang negatif, yang menandakan bahwa di negara – negara tersebut selama periode tersebut menjelang krisis telah terjadi kelebihan investasi. Hal ini memang berpotensi menjadi penyebab krisis, terutama jika sebagian besar dari kelebihan investasi tersebut (yang artinya sebagian dari kebutuhan investasi tidak dapat ditutup oleh tabungan dalam negeri) dilakukan di sektor – sektor yang tidak diperdagangkan secara internasional, seperti misalnya apartemen, pertokoan dan konstruksi lainnya. Juga neraca fiskal yang menjelang tahun 1998 semakin defisit dan ini biasanya menimbulkan kenaikan utang, khususnya dari luar negeri. Defisit pemerintah yang berkelanjutan atau cenderung membesar bisa memberi suatu indikasi bahwa suatu saat pemerintah tidak sanggup lagi berperan di dalam ekonomi lewat pengeluarannya secara optimal, dan suatu hal yang negatif bagi kelangsungan ekonomi, khususnya ekonomi yang masih sangat bergantung pada pengeluaran pemerintah.

Kecenderungan ekonomi dari negara – negara di Asia memanas yang akhirnya bisa meledak, membuat para investor asing yang memegang beberapa saham dari perusahaan besar mulai khawatir dan akhirnya para investor asing menjual semua saham – saham yang mereka pegang.

Krisis ini benar – benar diluar dugaan karena banyak anggapan bahwa Indonesia pada saat itu mempunyai fundamental perekonomian yang kuat. Namun kenyataan yang terjadi sebaliknya. Setelah terbuai selama dua dekade dengan perekonomian yang serba gemilang, pada akhir tahun 1998 Indonesia mengalami kejadian yang terasa pahit yaitu mengalami keterpurukan dalam bidang ekonomi akibat terjadinya inflasi yang begitu besar. Krisis yang semula hanya berawal dari krisis nilai tukar bath di Thailand berkembang menjadi krisis ekonomi global dan berlanjut lagi menjadi krisis sosial hingga menyentuh dunia politik.  

Selain karena permasalahan itu, terdapat beberapa penyebab terjadinya krisis tahun 1998 di Indonesia. Adapun penyebabnya adalah tingginya stok hutang luar negeri swasta dan umumnya berjangka pendek, hal ini menimbulkan efek ketidakstabilan perekonomian Indonesia. Selain itu penyebab lainnya adalah lemahnya system perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri. Krisis yang sudah berjalan sejak pertengahan tahun 1997 berkembang semakin buruk dalam tempo yang cepat. Dampak krisis ini mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat Indonesia terutama yang berhubungan dengan dunia usaha. Banyak pengusaha atau perusahaan mengalami kerugian yang cukup signifikan dan menutup perusahaannya.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat kita ketahui tujuan dari pembuatan jurnal ini yaitu agar mengetahui dampak dan cara menanggulangi inflasi di Indonesia. Pembahasan ini akan menitikberatkan pada dampak, cara atau peran pemerintah menghadapi krisis ini, serta keterkaitan antara inflasi dengan kebijakan moneter dan fiskal.

B.     Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi 1997-1988 di perekonomian Indonesia? 

     II.   BAHAN dan METODE

Dalam penulisan jurnal ini, kami memperoleh data/bahan dari buku dan internet. Metodologi yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan melakukan studi pustaka. Kami mencari bahan – bahan/materi melalui jaringan internet dan buku. 

  III.   HASIL

Jika dilihat dari kasus inflasi tahun 1998, pemerintah lebih banyak menggunakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dipakai saat itu adalah open market dan fasilitas diskonto. Target ini akan dicapai melalui pengendalian uang primer (M0), daripada dengan cara membatasi pemberian kredit.

Pengendalian uang primer antara lain dilakukan dengan cara mengaktifkan perdagangan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Suku bunga SBI dipertahankan pada tingkat yang relatif tinggi di atas 20 persen sejak bulan Januari 1998. Suku bunga SBI kemudian ditingkatkan lagi pada tanggal 23 Maret 1998, misalnya SBI 1 bulan dari 22 persen menjadi 45 persen (dengan tingkat bunga efektif tahunan sebesar 55 persen). Pada giliran selanjutnya dengan suku bunga perbankan yang tinggi diharapkan dapat menahan kecenderungan meningkatnya aliran modal keluar.

Pengendalian diatas termasuk ke dalam open market yaitu menjual surat berharga. Menjual surat berharga bertujuan untuk menukar uang dengan surat berharga. Hal ini bertujuan agar menurunnya uang beredar. Selain itu pemerintah juga menaikan suku bunga di bank. Hal ini dilakukan agar masyarakat mau menginvestasikan uang mereka di bank. Tujuannya adalah agar uang yang beredar di masyarakat turun.

Selain pengendalian diatas pemerintah juga memakai kebijakan fiskal yaitu dengan cara menikkan pajak. Pada dasarnya inflasi adalah menjaga agar uang beredar tidak terlalu banyak. Hal ini untuk menstabilkan perekonomian di negara tersebut. Dengan begitu pemerintah harus menaikan pajak agar masyarakat tidak membeli barang-barang. Namun konsekuensinya adalah daya beli masyarakat menurun. Oleh karena itu cara yang diambil pemerintah saat itu kurang berdampak penuh pada perekonomian Indonesia.

Dalam jurnal ini akan dijelaskan mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal lebih dalam. Artinya, jurnal ini akan memberikan contoh apa yang akan terjadi jika memakai kedua kebijakan tersebut.

·         Kebijakan Moneter

Dalam kebijakan moneter terdapat 6 cara untuk mengatasi masalah perekonomian makro. Keenam cara tersebut adalah open market, politik diskonto, politik sanering, kredit selektif, rasio cadang wajib, dan himbauan moral.

Keenam cara tersebut adalah untuk mengatasi uang yang beredar. Seperti halnya open market dengan cara membeli atau menjual surat berharga. Lalu politik diskonto dengan cara menaikan atau menurunkan suku bunga agar masyarakat berkeinginan untuk berinvestasi. Sedangkat politik sanering untuk menurunkan nilai mata uang. Jika nilai mata uang terlalu tinggi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan ini agar nilai mata uang turun yang tadinya Rp. 1000 menjadi Rp.1

Kredit selektif dilakukan pemerintah untuk mengurangi uang beredar di masyarakat. Bank harus melalukan kredit selektif dengan cara memberikan syarat dan ketentuan berlaku untuk peminjaman kredit bagi masyarakat. Ini juga termasuk ke dalam rasio cadangan wajib dan himbauan moral. Bank dihimbau untuk melaksanakan kredit selektif bagi masyarakat yang ingin melalukan pinjaman.

·         Kebijakan Fiskal

Dalam kebijakan ini terdapat beberapa cara, namun pada intinya adalah pengurangan belanja pemerintah dan atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian.

Kebijakan fiskal terkonsentrasi pada anggaran dan pajak. Contohnya adalah menaikan pajak agar daya beli masyarakat menurun. Jika terjadi penurunan pada daya beli masyarakat akan berdampak pula pada penurunan uang beredar.

Dalam kebijakan fiskal terdapat dua cara lagi yaitu, efek pengganda dan kebijakan fiskal dari sisi penawaran.

a.      Efek Pengganda

Dalam ilmu ekonomi, peningkatan belanja oleh konsumen, perusahaan atau pemerintah akan menjadi pendapatan bagi pihak-pihak lain.

Ketika orang ini membelanjakan pendapatannya, belanja tersebut menjadi pendapatan bagi orang lain dan seterusnya, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan produksi dalam suatu perekonomian. Efek pengganda dapat juga berdampak sebaliknya ketika belanja mengalami penurunan.

b.      Kebijakan Fiskal Sisi-Penawaran

Kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran agregat.

Kebijakan ini sangat bermanfaat untuk mengurangi angka pengangguran akibat inflasi dan dapat menurunkan harga barang. Caranya adalah menurunkan pajak. Kebijakan ini berpihak pada sisi penawaran. Oleh sebab itu caranya adalah dengan menurunkan pajak. Dengan adanya penurunan pajak, perusahaan bisa membeli bahan baku. Otomatis dengan bertambahnya bahan baku, perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Oleh sebab itu pengangguran dapat teratasi.

Kebijakan ini bisa membuat pendapatan negara bertambah. Jadi, kebijakan ini bisa memberikan berbagai manfaat seperti naiknya pendapatan nasional dan berkurangnya pengangguran.

IV.            PEMBAHASAN

Jurnal ini mengangkat kasus krisis tahun 1998 yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 1998, krisis tersebut mengakibatkan inflasi yang cukup tinggi. Dilihat dari perkembangan ekonomi pada saat itu terjadi kenaikan harga barang secara keseluruhan dan terjadi secara terus menerus. Merosotnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah kondisi usaha sektor swasta yang makin melambat kinerjanya. Kelambatan ini terjadi antara lain karena sulitnya memperoleh bahan baku impor yang terkait dengan tidak diterimanya LC Indonesia dan beban hutang luar negeri yang semakin membengkak sejalan dengan melemahnya rupiah serta semakin tingginya tingkat bunga bank. Kerusuhan yang melanda beberapa kota dalam bulan Mei 1998 diperkirakan akan semakin melambatkan kinerja swasta yang pada giliran selanjutnya menurunkan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan kedua tahun 1998.

Selain itu dalam perkembangan nilai mata uang juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nilai tukar rupiah sangat lemah jika dibanding dollar yang naik hingga 100%. Selama lima bulan pertama tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berfluktuasi. Selama triwulan pertama, nilai tukar rupiah rata-rata mencapai sekitar Rp9200,- dan selanjutnya menurun menjadi sekitar Rp8000,- dalam bulan April hingga pertengahan Mei. Nilai tukar rupiah cenderung di atas Rp10.000,- sejak minggu ketiga bulan Mei. Kecenderungan meningkatnya nilai tukar rupiah sejak bulan Mei 1998 terkait dengan kondisi sosial politik yang bergejolak. Faktor non-ekonomi ini diperkirakan tetap berpengaruh besar terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan mendatang.

Lonjakan likuiditas perekonomian dalam situasi sektor riil yang lesu menyebabkan dorongan inflasi semakin kuat. Hal ini tercermin dari kenaikan inflasi yang mencapai 33,09 persen dalam periode Januari - April 1998. Dalam rangka menekan inflasi selama tahun 1998, Bank Indonesia telah menyusun program keuangan. Pertumbuhan likuiditas perekonomian direncanakan 16 persen dalam tahun 1998.

Inflasi dalam tahun 1998 diperkirakan akan mencapai tingkat yang tertinggi sejak tahun 1970. Perkiraan ini berdasarkan pencapaian inflasi sebesar 35,07 persen selama periode Januari - Mei 1998. Angka inflasi yang relatif tinggi tercatat sebesar 33,3 persen pada tahun 1974.

Berdasarkan tingkat inflasi dan bobotnya maka kelompok bahan makanan merupakan penyumbang inflasi terbesar selama lima bulan terakhir ini. Dalam kelompok ini tercatat beberapa jenis komoditi yang memberikan sumbangan besar terhadap inflasi, seperti bawang merah, tomat sayur, ikan segar, telur ayam ras, beras, dan minyak goreng. Namun demikian kenaikan harga dalam kelompok ini memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun.

Kenaikan harga yang terjadi pada kelompok transportasi dan komunikasikasi sebesar 17,25 persen pada bulan Mei 1998 diperkirakan dapat mendorong laju inflasi yang relatif tinggi pada bulan mendatang. Kenaikan biaya transportasi ini merupakan akibat langsung dari kenaikan harga bahan bakar minyak. 

	Januari	Februari	Maret	April	Mei
Umum	6,88	12,76	5,49	4,70	5,24
Bahan makanan	10,15	16,07	5,42	6,80	3,90
Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	5,14	15,95	7,15	7,68	4,00
Perumahan	3,64	10,03	3,50	2,29	4,14
Sandang	12,56	15,62	12,50	4,34	4,53
Kesehatan	8,79	19,93	4,63	5,29	2,40
Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	3,72	8,42	2,18	1,50	1,41
Transportasi dan komunikasi	5,84	5,81	1,59	4,94	17,25

Inflasi menurut kelompok bahan makanan

 dan  perkembangan Besaran Moneter, Maret 1998 - Mei 1998 (miliar Rp.)

Catatan: Perhitungan inflasi ini merupakan indeks harga gabungan 44 kota. Sumber : Biro Pusat Statistik

Jika dilihat dari fakta dan data diatas terlihat bahwa terdapat beberapa masalah yang dihadapi Indonesia saat itu. Masalah utamanya adalah inflasi yang menyebabkan adanya beberapa masalah baru, antara lain:

a.      Harga barang-barang naik secara keseluruhan dan terus menerus

b.      Nilai mata uang turun

c.       Daya beli masyarakat berkurang

d.      Meningkatnya pengangguran

Masalah-masalah tersebut dapat diatas dengan cara memberikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

A.     Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter (bank sentral) dalam bentuk pengendalian agregat moneter (seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan.

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, “margin requirement“, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Dalam kebijakan moneter terdapat 2 jenis kebijakan moneter, antara lain:

·         Kebijakan moneter longgar (easy money policy) untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini juga disebut kebijakan ekspansif dimana tujuan utamanya adalah menambah uang beredar.

·         Kebijakan moneter ketat (tight money policy) untuk mengurangi / membatasi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi.

Kebijakan ini juga disebut sebagai kebijakan kontraktif. Dalam kebijakan uang ketat terdapat 6 cara untuk mengatasi inflasi atau untuk mengurangi jumlah uang beredar, yaitu:

a.      Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

b.      Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

c.       Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

d.      Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

e.      Kredit selektif

Politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit

f.        Politik sanering

Ini dilakukan bila sudah terjadi hiper inflasi, ini pernah dilakukan BI pada tanggal 13 Desember 1965 yang melakukan pemotongan uang dari Rp.1.000 menjadi Rp.1

B.      Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Kebijakan yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah kebijakan anggaran / politik anggaran, yaitu:

a.      Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif.

Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

b.      Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif.

Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

c.       Anggaran Berimbang (Balanced Budget)

Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

Kebijakan fiskal dibagi menjadi dua, yaitu:

a.      Kebijakan Fiskal Ekspansioner yaitu peningkatan belanja pemerintah dan/atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran.

b.      Kebijakan Fiskal Kontraksioner adalah pengurangan belanja pemerintah dan/atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi.

  V.            KESIMPULAN

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997 berlangsung hampir dua tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Memang krisis ini tidak seluruhnya disebabkan karena terjadinya krisis moneter saja, karena sebagian diperberat oleh berbagai musibah nasional yang datang secara bertubi-tubi di tengah kesulitan ekonomi.

Krisis moneter ini terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia (lihat World Bank: Bab 2 dan Hollinger). Yang dimaksud dengan fundamental ekonomi yang kuat adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, tingkat pengangguran relatif rendah, neraca pembayaran secara keseluruhan masih surplus meskipun defisit neraca berjalan cenderung membesar namun jumlahnya masih terkendali, cadangan devisa masih cukup besar, realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus. Namun di balik ini terdapat beberapa kelemahan struktural seperti peraturan perdagangan domestik yang kaku dan berlarut-larut, monopoli impor yang menyebabkan kegiatan ekonomi tidak efisien dan kompetitif. Pada saat yang bersamaan kurangnya transparansi dan kurangnya data menimbulkan ketidak pastian sehingga masuk dana luar negeri dalam jumlah besar melalui sistem perbankan yang lemah. Sektor swasta banyak meminjam dana dari luar negeri yang sebagian besar tidak di hedge. Dengan terjadinya krisis moneter, terjadi juga krisis kepercayaan. Namun semua kelemahan ini masih mampu ditampung oleh perekonomian nasional. Yang terjadi adalah, mendadak datang badai yang sangat besar, yang tidak mampu dbendung oleh tembok penahan yang ada, yang selama bertahun-tahun telah mampu menahan berbagai terpaan gelombang yang datang mengancam.

Sebagai konsekuensi dari krisis moneter ini, Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1997 terpaksa membebaskan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dollar AS, dan membiarkannya berfluktuasi secara bebas (free floating) menggantikan sistem managed floating yang dianut pemerintah sejak devaluasi Oktober 1978. Dengan demikian Bank Indonesia tidak lagi melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menopang nilai tukar rupiah, sehingga nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar semata. Nilai tukar rupiah kemudian merosot dengan cepat dan tajam dari rata-rata Rp 2.450 per dollar AS Juni 1997 menjadi Rp 13.513 akhir Januari 1998, namun kemudian berhasil menguat kembali menjadi sekitar Rp 8.000 awal Mei 1999.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Kebijakan tersebut sering kita kenal dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Dalam kebijakan moneter terdapat 6 cara untuk mengatasi masalah perekonomian makro. Keenam cara tersebut adalah open market, politik diskonto, politik sanering, kredit selektif, rasio cadang wajib, dan himbauan moral. Keenam cara tersebut adalah untuk mengatasi uang yang beredar. Seperti halnya open market dengan cara membeli atau menjual surat berharga. Lalu politik diskonto dengan cara menaikan atau menurunkan suku bunga agar masyarakat berkeinginan untuk berinvestasi.

Kebijakan fiskal memainkan peranan yang sangat besar dalam upaya penyehatan perbankan. Langkah utama yang dilaksanakan adalah : penutupan bank-bank yang sangat tidak sehat (dengan tingkat kecukupan modal kurang dari negatif 25%), penambahan modal bank (dari yang tingkat kecukupan modalnya sampai dengan negatif 25% agar menjadi positif 4%), serta penerbitan obligasi atau surat utang negara (SUN). Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

VI.            DAFTAR PUSTAKA

1.      Rahardja,Prathama dan Mandala Manurung. Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi). 2008. Jakarta : LPFE Universitas Indonesia.

2.      http://karimahpatryani.wordpress.com/2011/05/15/kebijakan-fiskal/

3.      http://kinantiarin.wordpress.com/kebijakan-moneter/

4.      http://teguhsutondo.blogspot.com/2011/05/kliping-inflasi-indonesia-tahun-1998.html

5.      http://jurnal-skripsi3.blogspot.com/2011/11/contoh-karya-tulis-ilmiah.html