Tugas Softskill 1 :
Perkembangan Sistem Perekonomian Indonesia
Sejarah Perekonomian Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 yaitu pemerintahan masa orde lama, pemerintahan masa orde baru, dan masa reformasi. Dari ketiga pemerintahan tersebut terdapat bermacam – macam kebijakan ekonomi yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada. Beberapa dari kebijakan tersebut masih digunakan hingga saat ini. Sistem perekonomian secara umum dibagi menjadi tiga yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi campuran. Namun sebelum membahas tentang sistem perekonomian tersebut ada baiknya kita mengetahui apa arti dari sistem perekonomian itu sendiri. Sistem perekonomian adalah cara suatu bangsa atau Negara untuk mengatur kehidupan ekonominya agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Hal pertama yang di sebutkan di paragraph awal yaitu mengenai sejarah perekonomian Indonesia yang terbagi menjadi 3 akan kita bahas satu persatu.
A. Perekonomian Indonesia Pada Masa Penjajahan
· Masa Pendudukan Belanda
Pada masa penjajahan Indonesia menerapkan system perekonomian monopolis dimana setiap kegiatan perekonomian dijalankan sesuai penguasa perdagangan Indonesia saat itu. Voc adalah lembaga yang menguasai perdagangan Indonesia saat itu. Peraturan –peraturan yang di terapkan VOC seperti Verplichte Leverentie (kewajiban menyerahkan hasil bumi pada VOC) dan contingen (pajak hasil bumi) di rancang untuk mendukung monopoli tersebut. VOC memiliki hak Octrooi, yang berisi :
a) Hak mencetak uang
b) Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c) Hak menyatakan perang dan damai
d) Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e) Hak untuk membuat perjanjian dengan raja – raja
v Cultuurstelstel
Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 yang diprakarsai oleh Van Den Bosch. Dengan tujuan untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat.
Jelasnya, dengan menerapkan cultuurstelstel, pemerintah Belanda membuktikan teori sewa tanah dari mazhab klasik, yaitu bahwa sewa tanah timbul dari keterbatasan kesuburan tanah. Namun disini, pemerintah Belanda hanya menerima sewanya saja, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk menggarap tanah yang kian lama kian besar. Biaya yang kian besar itu meningkatkan penderitaan rakyat, sesuai teori nilai lebih (Karl Marx), bahwa nilai leih ini meningkatkan kesejahteraan Belanda sebagai kapitalis.
v Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)
Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Hal ini nampaknya juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada :
a. Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah.
b. Prinsip keuntungan absolut : Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.
c.Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya.
b. Prinsip keuntungan absolut : Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.
c.Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.
· Masa Pendudukan Jepang
Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.
Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.
· Masa Orde Lama
A. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
B. Masa Demokrasi Liberal ( 1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal karena dalam politik maupun system ekonominya menggunakan prinsip – prinsip liberal. Namun perkembangan ini hanya memperburuk system perekonomian Indonesia yang baru saja merdeka.
C. Masa Demokrasi Terpimpin ( 1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan system demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada system etatisme (segala – galanya diatur oleh pemerintah).
· Masa Orde Baru
Pada awal orde baru stabilitas ekonomi dan stabilitas politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah beriorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan Negara dan pengaman kebutuhan pokok rakyat.
Dengan berbagai sumber :
Sistem Perekonomian Indonesia
A. Sistem Ekonomi Liberal
Ekonomi liberal adalah teori ekonomi yang di uraikan oleh tokoh – tokoh penemu ekonomi klasik seperti Adam Smith atau French Physiocrats. Sistem ekonomi klasik tersebut mempunyai kaitannya dengan “kebebasan (proses) alami” yang dipahami oleh sementara tokoh – tokoh ekonomi sebagai ekonomi liberal klasik. Ekonomi liberal ialah sistem ekonomi bergerak kearah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme.
Sistem ekonomi liberal disebt pula system ekonomi pasar. Dalam system perekonomian pasar keputusan mengenai masalah – masalah ekonomi yang utama merupakan hasil dari keputusan bebas yang dibuat oleh produsen dan konsumen perorangan. Dengan kata lain, masalah – masalah ekonomi yang utama tersebut diserahkan kepada pasar. Oleh karena itu, sistem seperti ini dikenal sebagai ekonomi pasar bebas atau ekonomi pasar.
Ciri Sistem Ekonomi Liberal
1. Semua sumber produksi adalah milik masyarakat individu.
2. Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber – sumber produksi
3. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
4. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh)
5. Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan
6. Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar
7. Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi
8. Biasanya barang – barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi
Keuntungan dari Sistem Ekonomi Liberal
· Menimbulkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah/komando dari pemerintah
· Setiap individu bebas memiliki untuk sumber- sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.
· Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat.
· Menghasilkan barang – barang bermutu tinggi karena adanya persaingan semangat antar masyarakat
· Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.
Kerugian dari Sistem Ekonomi Liberal
· Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat bilamana birokratnya korupsi
· Masyarakat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin
· Banyak terjadi monopoli masyarakat
· Banyak terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu
· Pemerataan pendapatan sulit dilakukan karena persaingan bebas tersebut.
B. Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis, yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara/kolektif dan peran menonjol individu. Garis tengah disesuaikan dengan keadaan di mana perpaduan itu terjadi, sehingga peran situasi dan lingkungan sangat memberi warna pada sistem perpaduan/campuran tersebut.
- Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan oleh swasata
- Transaksi ekonomi terjadi di pasar, dan ada campuran tangan pemerintah
- Ada persaingan serta masih ada control dari pemerintah
- Kebebasan berusaha
- Hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas
- Lebih mementingkan umum dari pada pribadi
Keburukan sistem ekonomi campuran
- Beban pemerintah berat dari pada beban swasta
- Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan
Sulit menentukan batas ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta “ Sistem ekonomi campuran banyak dianut oleh Negara berkembang”.
Dengan berbagai sumber :
