Tugas
Kewarganegaraan
Menganalisis
Kelemahan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Solusi untuk Menangani Kelemahan
Sistem Demokrasi di Indonesia
Hapsari
Widayani
SMAK
05 – 3
23211213
Tugas
Kewarganegaraan :
ANALISIS
KELEMAHAN DARI SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DAN BERIKAN SOLUSI TERHADAP SISTEM
DEMOKRASI DI INDONESIA TERSEBUT !
Kelemahan
Sistem Demokrasi di Indonesia
Sistem
pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Mulai dari sistem
parlementer hingga sistem demokrasi pancasila. Dalam upaya mengingat sistem
pemerintahan di Indonesia saya akan membahas sedikit sistem pemerintah yang
terdahulu sebelum munculnya sistem demokrasi pancasila. Adapun sistem
pemerintahan di Indonesia antara lain :
a.
Sistem
Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945
Pemerintahan yang
berdasarkan UUD 1945 di Indonesia terjadi pada tahun 1945 – 1949. Semua
pemerintahan dan tata cara pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Namun tahun 1949
terjadi penyimpangan dari undang – undang tersebut. Penyimpangan yang terjadi
antara lain :
1.
Berubah
fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan
yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan
wewenang MPR.
2.
Terjadinya
perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan
usul BP – KNIP.
b.
Sistem
Pemerintahan Parlementer (1949- 1950)
Didasarkan
pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah sistem
parlementer kabinet semu (Quasy Parlementary). Sistem Pemerintahan yang dianut
pada masa konstitusi RIS bukan kabinet parlementer murni karena dalam sistem
parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap
kekuasaan pemerintah.
c.
Sistem
Pemerintahan Demokrasi Liberal (1950 – 1959)
Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi RIS ’49.
Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi
liberal yang masih bersifat semu. Ciri-ciri:
1.
presiden
dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
2.
Menteri
bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
3.
Presiden
berhak membubarkan DPR.
4.
Perdana
Menteri diangkat oleh Presiden.
d.
Sistem
Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966)
Presiden
mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan
yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol
yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat.
e. Sistem
Pemerintahan Orde Baru (1966 – 1998)
Orde baru
pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era
orde lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Akhirnya
Soeharto mundur pada 21 Mei ’98 setelah menjabat selama 32 tahun.
f.
Sistem Demokrasi Pancasila – Reformasi (1998 – sekarang )
Demokrasi
adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya
mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk
dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah
prinsip trias politician yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, yaitu :
1.
Eksekutif yaitu melaksanakan
undang-undang (dalam hal ini pemerintah/dari presiden kebawahnya).
2.
Legislatif yaitu melakukan pengawasan terhadap undang – undang yang
telah dibuat untuk dijalankan oleh pihak eksekutif.
3.
Yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman (dalam hal ini MA dan kebawahnya)
dimana tugasnya untuk mengadili jika ada pelangaran-pelanggaran hukum baik itu
eksekutif,legistalatif maupun rakyat pada umumnya.
Sesuai
dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia, Indonesia sendiri menganut
sistem demokrasi pancasila. Sistem demokrasi pancasila adalah system demokrasi
yang mengutamakan musyawarah yang mufakat. Yaitu setiap ada permasalahan akan
diselesaikan secara musyawarah mufakat dan melibatkan idea atau pikiran dari
beberapa orang sampai terdapat kesepakatan yang menghasilkan jalan keluar.
Sistem demokrasi pancasila ini mulai diterapkan di Indonesia setelah
berakhirnya masa order baru yaitu
sekitar tahun 1999. Awal mula sistem demokrasi ini adalah ketika terjadi krisis
tahun 1998 yang membuat pemimpin Indonesia yang sudah menjabat selama 32 tahun
lengser dari kedudukannya dan Indonesia di liputi masalah yang kian hari
semakin membuat Indonesia menjadi lebih dewasa. Pada awal tahun 1999 di Indonesia
di laksanakan pemilihan umum (pemilu) pertama yang secara langsung memilih
presiden dan wakilnya. Hal inilah yang menjadi tonggak awal berlangsungnya sistem
demokrasi pancasila di Indonesia. Sistem demokrasi pancasila di Indonesia ini
memiliki kelebihan dan kelemahan yang cukup signifikan. Adapun kelebihan dan
kelemahan sistem demokrasi pancasila ini adalah sebagai berikut :
š Kelebihan dalam sistem demokrasi di
Indonesia antara lain :
1.
Pemilihan Umum
Berbeda
dengan zaman orde lama maupun orde baru, demokrasi mempunyai sistem yang
melakukan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan
diikuti banyak partai adalah sebuah kemajuan yang harus di catat. Ini adalah
kemajuan lain dalam tahapan demokratisasi di Indonesia di bidang politik yang
harus di kembangkan secara lebih baik lagi agar penyelenggaraannya bisa lebih
maksimal lagi.
2.
Bebas Menyampaikan Pendapat dan
Aspirasi
Pendapat dan
aspirasi merupakan hal yang biasa dilakukan oleh setiap warga negara karena
pendapat dan aspirasi dapat memaksimalkan kinerja sebuah pemerintahan.
Kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi di masyarakat juga
semakin meningkat. Para kaum tertindas mampu menyuarakan keluhan mereka didepan
public sehingga masalah – masalah yang selama ini terpendam dapat diketahui
oleh public. Pemerintah pun sangat mudah di kritik bila terlihat melakukan
penyimpangan dan bisa diajukan ke pengadilan bila terbukti melakukan kesalahan
dalam mengambil suatu kebijakan public.
3.
Bidang Perekonomian
Dalam bidang perekonomian, sistem
demokrasi memiliki peran yang sangat penting yaitu membuat para investor dan
pemerintah bisa bekerja sama dan bebas dalam menentukan harga kesepakatan untuk
melakukan transaksi. Bila hal itu terjadi maka akan mempermudah transaksi jual
beli antara konsumen dan produsen. Dan bila itu terjadi maka negara akan di
untungkan karena akan menambah devisa negara/ penghasilan negara.
Selain itu ekonomi di era demokrasi
ternyata mendapat pengaruh mengurangi kemiskinan. Pernyataan ini akan terbukti
bila pihak legislative menyuarakan hak – hak orang miskin dan kemudian pihak
eksekutif melaksanakan program – program yang efektif untuk mengurangi
kemiskinan. Sayangnya dalam transisi ini masih banyak hal ini yang
terealisasikan secara signifikan.
4. Keterlibatan Dalam Membuat Keputusan
Warga negara bisa terlibat dalam hal-hal tertentu seperti pembuatan
keputusan-keputusan politik,baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil
yang mereka pilih.
- Penduduk
memilih secara rahasia tanpa ada unsur paksaan.
Memilih wakil rakyat
adalah salah satu hal yang tidak dapat dipaksakan. Oleh sebab itu pemilihan
harus berdasarkan hati nurani agar pemimpin yang terpilih dapat sesuai dengan
kriteria yang diinginkan oleh masyarakat.
6.
Pengambilan
keputusan di lakukan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat.
Mengambil sebuah keputusan harus dilandasi kesepakatan
bersama agar dapat menghasilkan jalan keluar yang terbaik dan dapat diterapkan
untuk menyelesaikan masalah tersebut.
7.
Mengutamakan
persatuan nasional dan kekeluargaan.
Sebuah negara akan terlihat damai dan tentram bila
dapat mengutamakan persatuan nasional karena dengan adanya sebuah persatuan
maka tidak akan gampang negara tersebut di cerai berai maka oleh sebab itu
harus di junjung rasa persatuan dan kesatuan agar semua lapisan masyarakat
dapat bersatu dan menimbulkan rasa kekeluargaan yang mendalam.
š Kelemahan dalam sistem demokrasi di
Indonesia antara lain :
Selain kelebihan terdapat juga kelemahan dari sistem
demokrasi pancasila ini, adapun kelemahan dari sistem demokrasi pancasila ini
adalah :
a. Prinsip Persamaan Hak yang Tidak Sesuai
Hak merupakan hal yang diterima setelah selesai
mengerjakan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang lumrah untuk di dapat apalagi
hak sebagai warga negara. Setelah selesai mengerjakan kewajibannya maka tidak
ada salahnya masyarakat dapat menuntut haknya. Terkadang hak yang mereka
inginkan tidak sesuai dengan kewajiban yang mereka kerjakan maka akan terjadi
penuntutan hak secara besar – besaran dengan demo atau pemogokan kerja.
Demokrasi berbasis terhadap anggapan bahwa manusia
semua sama atau sederajat oleh sebab itu mereka akrab dan memiliki hal serupa
di dalam mental, spiritual, dan kualitas moral. Akan tetapi para pengkritik
demokrasi membantah bahwa anggapan tersebut mustahil. Manusia tampak sangat
luas berbeda di dalam figure jasmani, stamina moral, dan kapasitas untuk
belajar dengan berlatih dari pengalaman. Demokrasi adalah sebuah ide yang
tidak mungkin dan juga tidak logis untuk
memberikan hak kepada setiap individu dalam memilih merupakan hal yang merusaj
perhatian masyarakat.
b. Banyaknya Demontrasi
Sebagian besar orang hanya tahu mereka bebas
berbicara, beraspirasi, berdemontrasi. Namun aspirasi yang tidak sampai akan
menimbulkan kerusakan. Tidak sedikit fakta yang memperlihatkan adanya
pengrusakan ketika terjadi demonstrasi saat menyampaikan pendapat. Untuk itu
orang memerlukan pemahaman yang utuh agar mereka bisa menikmati asas demokrasi
itu.
c. Pengaruh Pihak Asing
Ada sisi positif dan negativenya pihak asing memiliki
peranan dalam asas demokrasi ini. Ini adalah tantangan yang cukup berat juga
dalam demokrasi yang tengah menapak. Pengaruh asing tersebut jelas akan
menguntungkan mereka dan belum tentu menguntungkan Indonesia.
d. Sistem Partai yang Korup dan Melemahkan Bangsa.
Demokrasi berbasis atas sistem partai. Partai – partai
dipandang sangat diperlukan untuk kesuksesan demokrasi. Akan tetapi sistem
partai telah merusak demokrasi dimana – mana. Partai ini meletakkan perhatian
utama mereka sendiri daripada bangsa mereka. Semua perlengkapan isntitusi dan
ideological orang – orang yang berhak memilih dalam pemilihan adalah korupsi.
Oleh sebab itu sistem ini harus di perbaiki bila ingin menciptakan suasana
demokrasi yang baik dan benar.
Solusi Menangani Kelemahan Sistem Demokrasi di Indonesia
Lemahnya sistem
demokrasi di Indonesia menjadikan Indonesia yang rentan akan masalah – masalah
yang cukup banyak dan tidak dapat di toleransi. Dibutuhkan banyak upaya dalam menghadapi
masalah – masalah yang kompleks tersebut yaitu dengan menyatukan seluruh
komponen pemerintahan dan dapat bekerja sama dengan masyarakat. Terkadang
pemerintah tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan malah menimbulkan
masalah yang baru. Hal itulah yang perlu di perbaiki dengan melibatkan
masyarakat agar masalah secara signifikan dapat diselesaikan secara bertahap.
Solusi yang cukup baik adalah mengelola pemerintahan di Indonesia dengan sistem
yang transaparan dan public dapat ikut memantaunya agar bila pemerintah
mengalami kesalahan maka dapat di perbaiki oleh masyarakat. Cara yang kedua
adalah melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan – keputusan agar
masyarakat secara ikhlas mematuhi keputusan tersebut dan tercipta suasana yang
aman.
Bila semua
masalah tersebut dapat diselesaikan dengan solusi diatas, insyaAllah akan tercipta
sistem demokrasi yang baik, aman, tentram dan bersahaja.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar